PURBALINGGA - Pelaku eduwisata dan kelompok usaha di Desa Muntang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mendapat pembekalan tata kelola keuangan sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Limbah Pustaka tersebut dilaksanakan
melalui kolaborasi Universitas Telkom Kampus Purwokerto dan Universitas Pertiwi
dalam Program Pemberdayaan Desa Binaan (PDB). Pelatihan diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola arus kas, melakukan
pencatatan transaksi, menyusun anggaran, hingga menghitung Harga Pokok
Penjualan (HPP).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program “PDB Transformasi Desa Muntang
menjadi Sentra Eduwisata Literasi dan Peternakan Rakyat melalui Teknologi Tepat
Guna serta Penguatan Manajemen dan Keuangan Komunitas Berbasis Digital.”
Program pengabdian tersebut diketuai Dasril Aldo, dengan anggota tim Toni
Anwar, Ajeng Diah Kurniawati, Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., dan Widya Lelisa
Army. Pelaksanaan kegiatan juga melibatkan Retno Ramadhina dan Setiawati,
S.AB., M.M. sebagai narasumber, serta mahasiswa Muhammad Zaky Mubarok, Ichya
Ulumiddiin, dan Elisa Kusumaningsih yang turut mendampingi peserta selama
kegiatan berlangsung.
Ketua Limbah Pustaka, Roro, menyambut baik keberlanjutan pendampingan
kepada masyarakat Desa Muntang. Menurutnya, pengembangan eduwisata tidak hanya
membutuhkan kegiatan yang menarik bagi pengunjung, tetapi juga kemampuan
masyarakat dalam mengelola organisasi dan usaha secara lebih tertib.
Dari mitra peternakan, Imam dari Ayam Petet Lestari menilai penguatan
manajemen dan keuangan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha
masyarakat. Peningkatan produksi perlu diikuti dengan kemampuan mencatat biaya,
pemasukan, pengeluaran, dan hasil usaha agar perkembangan usaha dapat diketahui
secara lebih terukur.
Ajeng Diah Kurniawati dari Universitas Telkom mengatakan pemberdayaan desa
tidak cukup hanya dilakukan melalui penerapan teknologi. Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia, penguatan manajemen, serta kemampuan masyarakat dalam
mengelola hasil program juga diperlukan agar manfaat kegiatan dapat terus
berjalan secara mandiri.
Sementara itu, Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M. dari Universitas Pertiwi
menekankan bahwa tata kelola keuangan menjadi salah satu fondasi dalam
membangun usaha masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.
“Kemandirian ekonomi desa tidak hanya dibangun dari meningkatnya produksi
atau penjualan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola keuangan secara
tertib, transparan, dan terukur. Kami menyampaikan terima kasih kepada
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal
Riset dan Pengembangan serta Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (DPPM) atas dukungan terhadap program pemberdayaan ini sehingga
perguruan tinggi dapat hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,”
kata Sri Mulyani.
Program tersebut
mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Direktorat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) melalui pendanaan Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun
Anggaran 2026.
Pada sesi utama,
Setiawati, S.AB., M.M. memberikan materi pengelolaan keuangan komunitas dan
usaha. Ia menekankan pentingnya memulai tata kelola keuangan dari hal
sederhana, terutama memisahkan uang pribadi, uang usaha, dan kas organisasi
serta mencatat setiap transaksi secara konsisten.
“Usaha yang
ramai belum tentu menghasilkan keuntungan jika keuangannya tidak dicatat dengan
baik. Pelaku usaha harus mengetahui dengan jelas berapa uang yang masuk, berapa
yang dikeluarkan, dan berapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Karena itu,
pemisahan kas, pencatatan transaksi, penyusunan anggaran, hingga perhitungan
HPP menjadi penting agar usaha dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,”
ujar Setiawati.
Pemisahan kas
menjadi salah satu materi penting karena pencampuran uang pribadi dengan uang
usaha dapat membuat kondisi keuangan sulit diketahui secara akurat. Dalam
pengelolaan komunitas, pencampuran kas organisasi dengan dana pribadi juga
berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan kepercayaan.
Peserta kemudian
dibekali cara melakukan pencatatan keuangan sederhana melalui buku kas. Setiap
pemasukan dan pengeluaran dicatat secara kronologis agar kondisi arus kas dapat
diketahui berdasarkan data, bukan sekadar perkiraan.
Materi juga
mencakup pengelolaan buku kas utama, buku piutang, dan buku utang. Ketiga
pencatatan tersebut membantu pelaku usaha mengetahui dana yang tersedia,
tagihan yang belum diterima, serta kewajiban yang masih harus dibayarkan.
Selain
pencatatan, peserta mendapat pembekalan mengenai pengelolaan bukti transaksi,
rekonsiliasi kas, penganggaran, serta perhitungan HPP. Pemahaman mengenai HPP
diperlukan agar pelaku usaha dapat menghitung biaya produksi secara tepat dan
menentukan harga jual yang tidak merugikan usaha.
Rangkaian
kegiatan juga didukung oleh Retno Ramadhina yang memberikan materi Bahasa
Inggris untuk memperkuat kemampuan komunikasi pelaku eduwisata. Widya Lelisa
Army dan Toni Anwar turut mendukung pelaksanaan program bersama tim, sementara
mahasiswa Muhammad Zaky Mubarok, Ichya Ulumiddiin, dan Elisa Kusumaningsih
mendampingi peserta selama kegiatan berlangsung.
Secara
keseluruhan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelatihan penguatan
kapasitas keuangan, digitalisasi, dan Bahasa Inggris bagi pelaku eduwisata Desa
Muntang, yang dilaksanakan pada 13 September 2026 di Aula Limbah Pustaka, Desa
Muntang, Kabupaten Purbalingga.
Melalui kegiatan
tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan potensi
eduwisata dan usaha lokal, tetapi juga memiliki tata kelola keuangan yang lebih
tertib, transparan, dan berbasis data.
Posting Komentar