Musyawarah tersebut dihadiri jajaran Forkopimcam Lumbir, Pemerintah Desa Dermaji, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT dan RW, serta perwakilan tokoh pemuda, perempuan, agama, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Kepala Desa Dermaji, Darkum, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, musyawarah desa menjadi tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus menyesuaikan dokumen perencanaan desa dengan perkembangan masa jabatan kepala desa.
“Terima kasih atas antusiasme dari semuanya yang menghadiri kegiatan ini. Seiring adanya pergeseran masa jabatan kepala desa yang bertambah dua tahun, tentunya RPJMDes juga harus disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa,” ujar Darkum.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti Musyawarah Dusun (Musdus) dan musyawarah khusus. Berbagai hasil pembahasan pada tingkat tersebut menjadi bahan yang kemudian dibawa dalam Musrenbangdes.
“Terima kasih kepada semuanya atas telah terselenggaranya Musyawarah Dusun dan musyawarah khusus pada Minggu yang lalu. Hasil dari proses tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan perencanaan pembangunan Desa Dermaji,” katanya.
Camat Lumbir, Mikesti, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbangdes Desa Dermaji. Menurutnya, forum tersebut memiliki peran penting karena menjadi ruang untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat sekaligus menentukan kegiatan yang akan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan desa.
“Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Musrenbangdes Desa Dermaji. Musyawarah seperti ini penting untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dan kemudian menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan,” kata Mikesti.
Mikesti menjelaskan bahwa usulan pembangunan desa mencakup berbagai bidang, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Namun, keterbatasan anggaran membuat seluruh usulan tidak dapat direalisasikan dalam waktu bersamaan.
“Mulai dari kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik semuanya perlu dipertimbangkan. Yang perlu diperhatikan adalah anggarannya, karena seluruh kegiatan tentu tidak bisa direalisasikan dalam satu atau dua tahun. Karena itu, diperlukan skala prioritas yang tepat,” jelasnya.
“Kalau program prioritas ketahanan pangan di Dermaji adalah bidang peternakan, maka fasilitas peternakan harus difasilitasi dengan maksimal. Jangan sampai programnya sudah ditetapkan sebagai prioritas, tetapi sarana pendukungnya belum memadai,” ungkap Mikesti.
Selain ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam musyawarah tersebut. Mikesti menyatakan bahwa kondisi geografis dan akses sejumlah wilayah di Desa Dermaji perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Saya setuju kalau skala prioritas di Dermaji banyak pembangunan fisik berupa jalan. Untuk daerah-daerah yang aksesnya masih sulit, lebih baik diperbaiki terlebih dahulu. Kalau aksesnya baik, dampaknya akan terasa pada kegiatan lain, termasuk ekonomi dan pendidikan,” tuturnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik jalan. Akses yang semakin baik dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, memperoleh layanan pendidikan, serta menjangkau berbagai fasilitas pelayanan publik dengan lebih mudah.
Dalam kegiatan tersebut, Musrenbangdes dipimpin langsung oleh Sutrisno, Ketua BPD Desa Dermaji. Proses pembahasan dilakukan dengan mengacu pada hasil penjaringan aspirasi yang telah dilakukan melalui Musdus dan musyawarah khusus sebelumnya.
“Insyaallah semua usulan dan pendapat dari masyarakat pada Musdus dan musyawarah khusus sudah dimasukkan dalam matriks,” ujar Andi.
Dalam forum tersebut, aspirasi masyarakat juga berkembang pada bidang kesehatan. Salah satu usulan disampaikan Bambang, tokoh masyarakat Desa Dermaji, yang meminta agar aspek kesehatan turut memberikan perhatian terhadap kebutuhan rehabilitasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba serta pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Usulan tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan desa. Penanganan persoalan kesehatan dan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu dinilai perlu mendapat ruang dalam pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Musrenbangdes Dermaji tersebut pada akhirnya menjadi forum untuk mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran dan arah kebijakan pembangunan desa. Berbagai usulan yang muncul akan dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan dan prioritas sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.
Selain membahas RKP Desa Tahun 2027, forum tersebut juga menjadi bagian dari proses penyesuaian RPJMDes Tahun 2024–2031 yang dijelaskan langsung oleh Sekretaris Desa Dermaji Hari Haryono Caryono. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring perubahan masa jabatan kepala desa sehingga dokumen perencanaan pembangunan perlu diselaraskan dengan kondisi dan kebijakan yang berlaku.
Dari Balai Desa Dermaji, proses perencanaan pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berbicara tentang membangun jalan atau infrastruktur. Aspirasi mengenai ketahanan pangan, kesehatan, rehabilitasi narkoba, disabilitas, ekonomi, pendidikan, hingga kebutuhan sosial masyarakat juga menjadi bagian dari pembahasan.
Dengan skala prioritas yang disusun melalui musyawarah, Pemerintah Desa Dermaji bersama masyarakat diharapkan dapat menentukan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mampu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.
Kontributor: Suripto
Editor: Suripto
Foto: Bewok
Posting Komentar