INFO BANYUMAS - Pada minggu kedua bulan Oktober tahun lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan "Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045". Dokumen strategis ini, sebagai bagian dari implementasi Visi Indonesia Emas 2045, menjadi panduan utama dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan nasional selama dua dekade ke depan. Tujuan utamanya adalah memastikan semua pemangku kepentingan pendidikan dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dan kolaboratif.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, menekankan bahwa Peta Jalan Pendidikan ini
menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan kebijakan pendidikan dari
tingkat pusat hingga daerah. Dengan kolaborasi yang optimal, Bappenas berharap
dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan
berkelanjutan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
Menurut Amich Alhumami, "Percepatan wajib belajar 13
tahun, yang mencakup pendidikan prasekolah selama satu tahun dan pendidikan
dasar serta menengah selama 12 tahun, menjadi salah satu arah kebijakan utama
dalam Peta Jalan Pendidikan. Fondasi kuat sejak usia dini dianggap krusial
untuk membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan."
Amich Alhumami juga menyoroti pentingnya perluasan dan
peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai prioritas
utama. Menurutnya, fase prasekolah memiliki peran penting dalam menentukan
kesiapan anak-anak dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,
Amich menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai sangat berperan dalam
mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik.
"Kualitas lingkungan belajar akan memengaruhi kualitas pendidikan yang
diterima oleh anak-anak," ujarnya.
Selain itu, penyaluran bantuan pendidikan seperti Program
Indonesia Pintar juga menjadi fokus utama untuk memastikan akses pendidikan
yang merata. Bantuan tersebut diarahkan secara tepat sasaran agar anak-anak
dari keluarga kurang mampu tidak terputus dari kesempatan belajar.
Amich menegaskan, "Permasalahan Anak Tidak Sekolah
(ATS) menjadi prioritas dalam Peta Jalan Pendidikan. Strategi pencegahan dan
penanganan ATS akan diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah, daerah, dan
komunitas pendidikan lokal untuk mencari solusi yang efektif."
Revitalisasi pendidikan nonformal juga mendapat sorotan
dalam kebijakan pendidikan. Amich menekankan pentingnya pengembangan pendidikan
nonformal sebagai jalur alternatif untuk meningkatkan keterampilan dan literasi
masyarakat, tidak hanya fokus pada pendidikan formal.
"Upaya percepatan penyediaan pendidik dan tenaga
kependidikan yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan implementasi wajib
belajar 13 tahun," ungkap Amich. Rekrutmen, pelatihan, dan insentif untuk
guru akan terus diperbaiki demi meningkatkan standar pendidikan.
Dalam rangka menjaga mutu layanan pendidikan, kerangka
penjaminan mutu akan diterapkan secara sistematis. Amich menekankan pentingnya
menjaga dan mengawasi mutu pendidikan sebagai tolok ukur utama dalam
mengevaluasi keberhasilan sistem pendidikan.
Amich berharap, dengan diluncurkannya Peta Jalan Pendidikan
2025-2045, semua pihak terlibat mulai dari pemerintah daerah, sekolah,
pendidik, hingga orang tua dapat bekerja sama membangun ekosistem pendidikan
yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. "Kolaborasi dan
sinergi antarstakeholder menjadi kunci keberhasilan implementasi peta jalan
ini," tambahnya.
Posting Komentar