Oleh : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja
Ada sebuah ironi besar yang tersembunyi di
balik kemegahan peradaban manusia masa kini. Di ruang-ruang seminar ber-AC yang
dingin, di ruang kelas yang tertib, di mimbar-mimbar agama yang suci, hingga di
kolom-kolom komentar media sosial yang riuh, kita begitu fasih berbicara
tentang kemanusiaan universal. Kita berseru lantang tentang kesetaraan derajat,
tentang hak asasi yang sama, tentang saling menghormati, dan tentang cinta
kasih yang melampaui batas. Kita mengajarkan dan mengulang-ulang bahwa setiap
manusia lahir sama, berharga sama, dan mulia derajatnya.
Namun, begitu acara selesai, begitu diskusi
usai, begitu kita menutup buku atau mematikan layar gawai, kita kembali
mengenakan “seragam” kehidupan nyata. Dan sejak detik itu juga, sekat-sekat
sosial mulai tumbuh subur di sekeliling kita. Sekat itu kadang bernama jabatan,
kadang bernama organisasi atau instansi, kadang bernama agama atau aliran
kepercayaan, kadang bernama partai politik, atau sesederhana warna kaos dan
logo komunitas yang kita kenakan.
Fenomena ini bukan sekadar pengamatan biasa,
melainkan realitas sosiologis yang diteliti oleh sosiolog terkemuka seperti
Émile Durkheim, yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang secara alami
membutuhkan pengelompokan dan identitas kolektif. Identitas itu berfungsi
memberi rasa aman, rasa memiliki, dan batasan yang jelas antara “kita” dan
“mereka”. Anehnya, logika ini bekerja sangat sederhana namun sangat kuat: saat
seseorang memakai kaos yang sama, berlogo sama, atau memiliki atribut keanggotaan
yang sama, tiba-tiba ia dianggap “saudara seperjuangan”, satu frekuensi, dan
satu derajat. Namun begitu atributnya berbeda, statusnya perlahan bergeser
menjadi orang luar, outsider, atau “bukan bagian dari kami”, yang keberadaannya
sering kali tidak sepenuhnya diterima atau dianggap setara.
Hubungan manusia di era modern ini ternyata
sering kali setipis kain yang kita pakai, setipis simbol yang kita tampilkan.
Kita yang begitu bangga menyebut diri sebagai makhluk rasional, beradab, dan
berbudaya, nyatanya masih terjebak dalam pola pikir purba: menilai manusia
bukan dari isi kepala dan hatinya, melainkan dari tanda pengenal yang melekat
padanya.
Identitas Simbolik dan Jebakan Ego Kelompok
Dalam perspektif budaya, Clifford Geertz
pernah mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang hidup dalam jaring makna
yang ia rajut sendiri. Makna-makna itu disimbolkan lewat benda, perilaku, dan
atribut. Sejak zaman suku-suku kuno yang memakai tanda tubuh atau hiasan
kepala, hingga era digital saat ini yang memakai lencana akun, badge
keanggotaan, atau jabatan dalam struktur birokrasi, naluri dasar manusia tetap
sama: ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Kelompok memberi perlindungan, memberi pengakuan eksistensi, dan memberi
kekuatan.
Namun di situlah letak jebakan bermula. Simbol
yang seharusnya hanya berfungsi sebagai alat pengenal, perlahan berubah menjadi
tembok pemisah yang kokoh. Seragam bukan lagi sekadar kain pembeda tugas,
melainkan lambang status dan kekuasaan. Logo bukan lagi sekadar gambar
identitas, melainkan penanda kasta sosial. Komunitas bukan lagi ruang bertemu
dan bersilaturahmi, melainkan benteng eksklusivitas yang menjaga jarak dengan
dunia luar.
Lalu lahirlah apa yang disebut oleh sosiolog
sebagai etnosentrisme: keyakinan bawah sadar bahwa kelompok kitalah yang paling
benar, paling hebat, dan paling berharga. Akibatnya, yang berada di dalam
lingkaran merasa lebih manusia, lebih berhak, dan lebih dihargai dibandingkan
mereka yang berada di luar lingkaran. Muncul dikotomi tajam: “Kami dan Mereka”,
“Kita dan Mereka”, “Satu Geng dan Bukan Geng Kami”.
Ironi teknologi modern semakin memperparah
kondisi ini. Teknologi informasi yang sejatinya diciptakan untuk menyatukan
dunia, justru sering kali menjadi alat untuk memperkokoh tembok-tembok
identitas itu. Lewat algoritma media sosial, kita hanya mendengar suara yang
sefrekuensi dengan kita, hanya bertemu pandangan yang sejalan, dan semakin
mengukuhkan persepsi bahwa kelompok kitalah yang paling benar. Manusia modern
memang berhasil menciptakan teknologi canggih, pesawat antariksa, dan
kecerdasan buatan, tetapi tampaknya ia gagal membereskan penyakit tertua
kemanusiaan: kesombongan identitas dan fanatisme kelompok.
Equality dalam Teori, Hierarki dalam
Praktik
Di bangku sekolah, di buku filsafat, dan dalam
dokumen-dokumen kenegaraan, teori kemanusiaan selalu terdengar sangat indah dan
mulia. Kita diajarkan: “Semua manusia setara”, “Semua manusia wajib dihormati”,
dan “Kemuliaan seseorang hanya dibedakan oleh ketakwaan dan akhlak mulianya”.
Namun, realitas sosial tidak bekerja
sesederhana slogan atau teori etika. Ada masalah mendasar yang sering kali kita
abaikan: Taqwa tidak punya barcode, dan akhlak mulia tidak memiliki tampilan
fisik. Tidak ada alat pemindai yang bisa kita arahkan ke seseorang untuk
mengukur kedalaman hatinya, ketulusan niatnya, atau kualitas moralnya.
Nilai-nilai luhur itu bersifat abstrak, tersembunyi, dan sulit dibuktikan
secara kasat mata.
Karena itulah, dalam kehidupan nyata, manusia
cenderung lebih mudah menilai dan menghargai sesuatu yang tampak jelas di mata.
Kita lebih sering memberi tempat utama bagi mereka yang memiliki jabatan
tinggi, kekayaan melimpah, popularitas luas, kekuasaan besar, penampilan
meyakinkan, jaringan luas, dan pengaruh nyata. Dunia sosial bekerja dengan
indikator visual dan materi.
Akibatnya, sering kali kita menyaksikan
ketimpangan yang menyakitkan namun nyata: orang yang berakhlak baik, jujur, dan
tulus namun hidup sederhana atau miskin, sering kali hanya dipuji dalam pidato
kenegaraan atau ceramah agama. Di kehidupan sehari-hari, ia sering kali berada
di pinggiran, kurang didengar, dan kurang dihargai. Sebaliknya, orang yang
mungkin kurang peduli pada moral, namun kaya raya, punya kuasa, atau punya
koneksi luas, hampir selalu mendapat kursi paling depan, sapaan paling hangat,
dan penghormatan paling besar.
Inilah perbedaan tajam antara dunia idealita
dan dunia realita. Di dunia ideal, manusia dimuliakan karena moralitasnya. Di
dunia nyata yang keras ini, manusia sering kali dihargai karena utilitasnya - seberapa berguna dia bagi kepentingan orang lain, seberapa besar pengaruhnya,
dan seberapa keras suaranya terdengar. Nilai seseorang sering kali diukur bukan
dari kemanusiaannya, melainkan dari apa yang bisa diberikannya kepada struktur
kekuasaan yang ada.
Asu Gede Menang Kerahe: Hukum Rimba dalam
Kemasan Modern
Orang Jawa sejak berabad-abad yang lalu
tampaknya sudah membaca peta sosial ini dengan sangat jujur dan tajam, jauh
sebelum sosiologi menjadi ilmu formal. Ada sebuah ungkapan yang terdengar kasar
namun menyimpan filsafat sosial yang sangat dalam dan pahit: “Asu gede menang
kerahe”. Secara harfiah artinya: “Anjing yang besar akan menang dalam
perkelahian.”
Ungkapan ini bukan sekadar pepatah kampung,
melainkan refleksi realitas bahwa dalam banyak ruang kehidupan, kekuatan masih
menjadi penentu utama kebenaran dan kemenangan. Yang punya kuasa lebih
didengar, yang punya modal lebih dihormati, yang punya massa lebih ditakuti,
dan yang punya posisi lebih dituruti.
Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia
modern sebenarnya belum terlalu jauh bergerak meninggalkan hukum rimba. Bedanya
hanyalah pada kemasan dan gayanya saja. Dulu, pertarungan kekuasaan di hutan
belantara memakai taring dan cakar untuk mempertahankan wilayah dan kelompok.
Sekarang, di gedung-gedung tinggi perkotaan dan institusi pendidikan,
pertarungan itu dilakukan memakai jabatan, pangkat, dan aturan main. Dulu,
hewan saling menerkam demi makanan dan wilayah kekuasaan. Sekarang, manusia
saling menjatuhkan, saling mendompleng, atau saling menyingkirkan demi posisi
sosial, jabatan struktural, dan pengakuan status.
Inti pertentangannya sama persis: perebutan
kekuasaan dan dominasi. Bedanya hanya bahasa yang digunakan: dulu teriakan dan
gonggongan, sekarang beralih menjadi bahasa diplomatis, rapat tertutup, surat
keputusan, dan manuver birokrasi. Sosiolog Karl Marx pernah mengemukakan
dialektika pertentangan kepentingan sebagai penggerak sejarah; di sini kita
melihatnya dalam bentuk paling dasar: pertentangan antara yang kuat dan yang
lemah, antara yang punya akses dan yang terpinggirkan.
Wirya, Arta, Winasis: Tiga Pilar Realitas
Sosial
Kearifan budaya Jawa juga meninggalkan rumusan
yang sangat realistis mengenai bagaimana masyarakat memandang seseorang, lewat
konsep Wirya, Arta, Winasis. Artinya: Kewibawaan, Harta, dan Kepandaian. Tiga
hal ini dianggap sebagai modal utama dan penimbang harga diri seseorang di mata
masyarakat.
Ini adalah pengakuan jujur bahwa realitas
sosial tidak selalu berjalan di jalur romantis seperti dalam dongeng. Orang
yang bijak dan berilmu namun tidak punya kekuatan, koneksi, atau perlindungan,
sering kali hanya menjadi penonton perjalanan sejarah. Orang yang baik hati
namun tidak memiliki harta atau pengaruh, kadang hanya menjadi objek kasihan
belaka, bukan mitra yang setara. Orang yang pintar dan cerdas namun tidak
memiliki keberanian atau sandaran, sangat mudah disingkirkan dari panggung
utama.
Maka, manusia modern pun hidup dalam
ketegangan abadi, dalam dialektika yang melelahkan antara idealisme moral dan
kerasnya realitas sosial. Di satu sisi, kita tahu dan ingin agar dunia ini
berjalan atas dasar keadilan dan kasih sayang. Di sisi lain, kita merasakan
bahwa dunia ini sering kali tunduk pada hukum kekuatan dan kepentingan. Kita
berjuang menyeimbangkan diri antara apa yang seharusnya terjadi, dengan apa
yang sebenarnya sedang terjadi.
Lalu, Apakah Kemanusiaan Itu Bohong?
Menghadapi realitas yang demikian pahit,
muncul pertanyaan besar yang sering menghantui kesadaran kita: Apakah semua
ajaran tentang kesetaraan dan kemanusiaan itu hanyalah kebohongan besar? Apakah
etika hanya dibuat untuk menenangkan mereka yang lemah?
Jawabannya tegas: Tidak.
Kemanusiaan, kesetaraan, dan nilai-nilai luhur
itu tetap benar, tetap penting, dan tetap mutlak diperlukan. Ia bukan
kebohongan, melainkan arah yang harus dituju. Ia adalah kompas moral yang
menjaga agar peradaban ini tidak kembali sepenuhnya menjadi hutan belantara. Ia
adalah cahaya yang mencegah kita tenggelam sepenuhnya dalam kegelapan
kepentingan.
Namun, kita perlu berani jujur mengakui satu
hal: kehidupan sosial sering kali tidak digerakkan oleh idealisme, melainkan
oleh kepentingan. Inilah alasan mendasar mengapa banyak orang merasa sangat
kecewa saat mereka beranjak dewasa. Sejak kecil, kita diajarkan dongeng bahwa
dunia ini selalu menghargai kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Namun begitu
kita terjun ke dunia nyata, ke sekolah, ke kantor, ke masyarakat, kita
menemukan fakta yang berbeda: dunia ini jauh lebih sering menghargai kekuatan,
pengaruh, dan kemampuan tawar-menawar.
Namun justru di sinilah letak nilai luhur
kemanusiaan itu diuji dan dibuktikan. Menghormati manusia yang berkuasa, yang
kaya, yang satu kelompok, atau yang populer itu sangat mudah dilakukan. Itu
adalah naluri dasar manusia untuk mendekat pada kekuatan.
Yang sulit, dan yang mulia, adalah tetap mampu
menghormati manusia lain tanpa melihat seragamnya, tanpa melihat kantongnya,
tanpa melihat jabatannya, dan tanpa melihat warna kaosnya.
Nilai kemanusiaan sejati teruji saat kita
berhadapan dengan mereka yang tidak bisa memberi keuntungan apa pun kepada
kita, mereka yang berada di luar kelompok kita, mereka yang tidak punya suara,
dan mereka yang dianggap “biasa saja”. Apakah kita tetap melihat mereka sebagai
manusia yang sama derajatnya?
Penutup: Menjadi Manusia di Tengah Rimba
Modern
Maka, barangkali masalah terbesar manusia
modern hari ini bukanlah kurangnya teori, kurangnya buku, atau kurangnya
teknologi tentang kemanusiaan. Teori tentang kesetaraan sudah terlalu banyak
tertulis, rumus-rumus etika sudah terlalu banyak diajarkan, dan teknologi
komunikasi sudah sangat canggih menyatukan kita.
Yang benar-benar kurang adalah keberanian dan
kejujuran untuk menjalani teori-teori itu saat itu tidak menguntungkan bagi
diri sendiri.
Kita sangat mudah berbicara tentang kesetaraan
saat posisi kita aman, saat kita menjadi penguasa, atau saat kita tidak rugi
apa-apa. Tetapi kita sering kali menjadi sangat sulit untuk berlaku adil dan
setara saat ego kita tersentuh, saat status kita terancam, atau saat
kepentingan kita terusik.
Kita harus sadar kembali: hubungan manusia
mungkin sering kali hanya setipis warna kaos, hanya selembar seragam, atau
hanya sebatas kepentingan yang sama. Tetapi justru karena itulah, kita dituntut
untuk terus belajar dan berusaha keras menjadi manusia yang sesungguhnya.
Menjadi manusia yang utuh, bukan sekadar anggota kelompok, bukan sekadar
pemakai simbol, bukan sekadar makhluk sosial yang bergerak mengikuti siapa yang
paling kuat.
Sebab, jika di balik kemegahan gedung,
kemajuan teknologi, dan keramaian kota besar ini, kita masih tunduk sepenuhnya
pada hukum “asu gede menang kerahe”, maka peradaban modern yang kita banggakan
ini tidak lain hanyalah hutan belantara yang penghuninya memakai jas, dasi, dan
seragam rapi. Dan di sanalah, kita akan gagal menjadi manusia, dan hanya
berhasil menjadi hewan yang pandai berpakaian.
Ajibarang, 9 Mei 2026
Tentang Penulis:
Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja adalah seorang guru IPA SMP di Banyumas, dan menulis esai reflektif mengaitkan sains, budaya, dan spiritualitas dalam narasi pendidikan humanistik. Ia percaya bahwa belajar bukan hanya tentang logika, tetapi juga tentang energi yang menghubungkan hati manusia
Posting Komentar