BANYUMAS, INFO BANYUMAS – Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menggelar kegiatan Diseminasi Pembelajaran dan Penilaian ke Satuan Pendidikan Sekolah Dasar se-Kabupaten Banyumas pada Rabu (11/11/2026). Bertempat di Aula Korwilcam Dindik Kembaran, acara strategis ini dihadiri oleh jajaran pengawas sekolah dasar dari seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid PGTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Heri Yuliadi, S.Pd.I. Dalam sesi pembinaannya, Heri meluruskan kesalahpahaman yang selama ini terjadi di tingkat sekolah terkait pemetaan posisi guru.
"Peta jabatan itu otoritasnya ada di Dinas Pendidikan. Ternyata, pemahaman peta jabatan di tingkat satuan pendidikan selama ini keliru. Hal yang paling krusial sebenarnya adalah tercukupinya rasio guru dan jam mengajar mereka. Mudah-mudahan pihak BKPSDM juga memahami hal ini," ujar Heri menegaskan.
Terkait dengan dibukanya usulan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan (UKPJ) dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan (UKKJ), Heri membeberkan regulasi terbaru berdasarkan Surat Permenpan tertanggal 3 Oktober 2025 yang ditujukan kepada Bupati Banyumas. Dalam surat tersebut, rincian persetujuan jabatan fungsional untuk jenjang pengawas dibatasi hanya untuk Ahli Muda sebanyak 91 formasi dan Ahli Madya sebanyak 53 formasi. Sementara itu, untuk jenjang Pengawas Ahli Utama ditetapkan 0 formasi.
Mengenai mekanisme perpindahan jabatan, Dinas Pendidikan berharap semua aparatur yang telah memenuhi syarat dapat diusulkan secara keseluruhan. Namun, kuota yang tersedia di dalam aplikasi saat ini tercatat hanya untuk 49 posisi jabatan muda.
"Dinas tidak memiliki kepentingan subjektif untuk memilih si A, si B, atau si C. Kepentingan kami murni adalah memproses mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan," kata Heri di hadapan para pengawas.
Beralih ke agenda Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah (EKKS), Heri mengingatkan adanya aturan baru yang kini telah terintegrasi dalam sistem pengelolaan kinerja BKN, mengacu pada Permenpan No. 6 Tahun 2022 dan Peraturan BKN No. 22 Tahun 2026. Dengan regulasi ini, penilaian kinerja pada sistem e-Kinerja harus terpenuhi terlebih dahulu. Para pengawas diminta untuk mengarahkan fokus evaluasi pada pengelolaan kinerja yang berada di ruang lingkup GTK.
Menutup pembinaannya, Kabid PGTK juga memberikan perhatian khusus mengenai tertib administrasi kepegawaian, khususnya masalah hak cuti. Ia mengimbau agar pengajuan cuti tidak dilakukan secara mendadak atau tertunda, serta wajib mencantumkan alasan yang jelas dalam berkas pengajuannya.
Di sisi lain, diseminasi ini juga menghadirkan Langgeng Basuki, S.Pd., M.Pd., sebagai narasumber utama. Beliau memaparkan materi krusial mengenai implementasi praktik baik (best practice) pembelajaran berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di satuan pendidikan. Pemaparan ini merupakan tindak lanjut langsung dari program peningkatan kompetensi yang sebelumnya telah diikuti oleh Langgeng di Semarang pada 3-4 November 2026 lalu.
Melalui diseminasi komprehensif ini, para pengawas sekolah diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendampingi kepala sekolah dan guru dalam tata kelola kepemimpinan pembelajaran dan administrasi kepegawaian sekaligus mengawal program prioritas kemendikdasmen yakni pembelajaran mendalam, penguatan literasi numerasi, pembelajaran KKA serta transformasi pembelajaran berbasis digital di seluruh SD se-Kabupaten Banyumas.
Kontributor: Riptina
Editor: YK
Posting Komentar