Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB) dalam Forum Group Discussion (FGD) bertemakan APBD Dari Sisi Belanja yang digelar di Balai Kelurahan Karang Wangkal Kecamatan Purwokerto Utara, Jum’at (7/6/2025) malam.
“Kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat akan tercipta dan menciptakan suasana yang balance, adanya kontrol dari masyarakat, sehingga pencapaian pelaksanaan APBD dapat terealisasi dengan hasil keberpihakan pada kepentingan kesejahteraan masyarakat, ” katanya.
Oleh karenanya, BHB menegaskan esensi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat sudah harus bisa terlepas dari aspek prosedural, dan sudah harus mampu menyentuh pada aspek substantif.
“Ini sangat penting untuk agar terjadi adanya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, ” kata BHB.
Dalam kesempatan itu, BHB memaparakan bahwa nilai APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 28,5 trillun terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 27,1 Triliun dan pembiayaan daerah Rp 1,4 Trilliun.
BHB mengatakan, APBD 2024 difokuskan untuk beberapa hal diantaranya memperkuat faktor kelembagaaam dan kondisi ektrem yang terjadi di Jateng. Di dalam fokus penggunaan anggaran tersebut, jelas BHB, alokasi anggaran juga digunakan untuk mendukung kebijakan nasional maupun daerah termasuk di wilayah Kabupaten Banyumas
“Sebagaimana kita ketahui, Banyumas masih berkutat pada persoalan kemiskinan ekstrem, permasalahan kesehatan baik itu tingkat kematian ibu melahirkan, stunting maupun HIV/AIDS, dan implementasi desa anti korupsi, ” tegasnya.
BHB menambahkan, APBD juga difokuskan untuk penguatan sektor ekonomi dan upaya penciptaan kesempatan kerja.
“Peningkatan kuantitas dan kualitas dadar layanan masyarakat serta menjaga saya beli dan peningkatan pendapatan masyarakat. Semua bisa diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat dengan terciptanya kolaborasi dan partisipasi, ” ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unsoed Purwokerto, Dr Sulyana Dadan SSos MA mengatakan, untuk mendorong terciptanya pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, maka partisipasi dan transparansi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.
“Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” kata Dadan.
Menurut Dadan, partisipasi dalam rencana pembangunan Daerah merupakan hak bagi masyarakat. Sedangkan transparansi merupakan hak masyarakat dan kewajiban dari badan publik.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dilakukan pada empat tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
Pada tahap perencanaan, masyarakat akan terlibat melalui musyawarah dan penyampaian aspirasi pada kegiatan Musyawarah pembangunan (Musrenbang) dari tingkatan desa hingga kabupaten.
Dalam kesempatan sama, Dr Tobirin MSi mengatakan, filosofi dan hakekat penggunaan APBD secara konsitusi mengamanatkan agar anggaran digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
“Hakekatnya anggaran negara itu harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas publik, menurunkan kemiskinan dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, ” jelasnya.
Agenda FGD yang dinisiasi oleh Ketua Fraksi PDI-P dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Harianto Baharudin (BHB) dengan tema APBD Dari Sisi Belanja tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta dari warga dan tokoh masyarakat di Kelurahan Karang Wangkal Purwokerto Utara. Pada kesempatan itu, para peserta juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan seputar persoalan yang terjadi di Banyumas berkaitan dengan pengelolaan APBD.
Sumber: indiebanyumas.com
Posting Komentar