Jakarta, 4 November 2025, – Dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan kuota haji kembali menjadi sorotan public dan memunculkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola birokrasi di Indonesia. Kasus yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini tidak hanya mencoreng nama baik lembaga yang bersangkutan, akan tetapi juga memperlihatkan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang masih mengakar dalam tubuh organisasi sektor public, khususnya dalam bidang pelayanan keagamaan yang seharusnya dijalankan secara transparansi, akuntabel, serta amanah.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya menyebutkan bahwa penyelidikan terkait dengan kasus korupsi kuota haji sudah melalui sejumlah tahapan penting.
“Hari ini, tim sedang melakukan giat penggeledahan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024” ujar Budi Prasetyo (dikutip dari Antaranews.com)
Sementara itu, Menteri Agama (Nasaruddin Umar) menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan memastikan jika penyelenggaraan haji bebas dari praktik korupsi yang serupa. "Yang tahun 2025 Insya Allah kami jamin tidak ada kasus korupsi kuota haji” tegasnya dalam keterangan resminya (Kompas.com, 30 Juni 2025)
Manajemen Publik dan Krisis Tata Kelola
Penyalahgunaan kuota haji yang seharusnya menjadi hak jamaah secara adil dan professional, dinilai sebagai bentuk penyimpangan terhadap implementasi prinsip good governance. Dalam perspektif manajemen sektor public, kasus ini menunjukkan lemahnya fungsi pengendalian internal dan rendahnya integritas aparatur negara dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut pengamat kebijakan public Universitas Indonesia, Dr. Rini Setiawan, praktik korupsi dalam penyelenggaraan haji merupakan bukti adanya ketidakefektifan system birokrasi public. Kelemahan utama birokrasi public di Indonesia terletak pada lemahnya koordinasi dan sistem kontrol yang tidak berjalan dengan efektif.
“Sektor public idealnya berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas. Ketika distribusi kuota haji masih dapat dimanipulasi itu artinya mekanisme manajemen public tidak dijalankan secara konsisten. Hal ini bukan hanya soal individu saja melankan kegagalan organisasi dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan etika birokrasi.”
Selain itu, Dr. Rini (pengamat kebijakan publik) juga menjelaskan bahwa aspek manajemen public seperti perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan masih berjalan secara persial dan tidak saling terintegrasi. “Tanpa system pengawasan yang kuat dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan, peluang terjadinya korupsi akan terbuka, terutama dalam program besar yang melibatkan dana masyarakat”.
Dalam teori manajemen public, efektivitas organisasi sangat bergantung pada kejelasan struktur tanggung jawab, mekanisme pelaporan, serta komitmen moral dari para pejabat public. Ketika nilai-nilai etika administrasi public diabaikan, maka kebijakan dan program yang sudah dirancangpun mudah diselewengkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Tantangan Reformasi dan Integritas Aparatur
Kasus korupsi kuota haji menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di sektor public masih menghadapi tantangan serius meskipun berbagai program penguatan integritas dan system pengawasan telah digulirkan, praktik koruptif tetap muncul karena lemahnya implementasi di lapangan.
Kemenag sebagai lembaga yang mengelola yang mengelola dana dan kuota haji perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap system pengelolaan berbasis digital. Langkah penting untuk mencegah manipulasi data dan memastikan proses distribusi kuota dapat berjalan secara objektif. Oleh karena itu, pengawasan berbasis digital dan keterlibatan lembaga independen dalam audit public dianggap sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola.
Selain aspek teknis, reformasi budaya kerja birokrasi juga menjadi kunci utama. Pelayanan publik yang berorientasi pada moral, tanggung jawab, dan transparansi harus menjadi nilai dasar dalam organisasi sektor publik. Tanpa pembenahan moral aparatur maka reformasi structural akan sulit memberikan hasil yang signifikan.
Membangun Kepercayaan Publik
Kasus korupsi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat system manajemen public yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan haji tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif saja, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral negara kepada umat beragama Islam.
“Korupsi dalam pengeolaan kuota haji tidak hanya merugikan keuangan negaram tetapi juga merusak kepercayaan public terhadap institusi pemerintah. Hal ini menandakan bahwa system manajemen public masih lemah dalam aspek control internal dan etika pelayanan. Oleh karena itu, kepercayaan public hanya bisa dibangun melalui kejujuran dan akuntabilitas birokrasi. Jika penyelenggaraan haji dilaksanakan secara bersih dan terbuka, maka masyarakat akan kembali menaruh harapan kepada pemerintah," ungkap Dr. Rini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia.
Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, perbaikan sistem organisasi, serta pembenahan manajemen public berbasis etika dan integritas diharapkan pengelolaan kuota haji ke depan dapat berjalan secara transparan, professional, dan sesuai dengan nilai-nilai pelayanan publik yang berkeadilan.
***
PROFIL PENULIS:
Penulis: Damarwati Nila Nihayatun Nimah
Mahasiswa Magister Administrasi Publik
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Posting Komentar