Kurikulum Ganti, Dompet Mati

 

Kurikulum Ganti, Dompet Mati

Catatan Akhir Tahun Pelajaran 2025/2026: Labirin Baru Pendidikan Kita

 Oleh : Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja

 

Ada pemandangan tidak biasa pada akhir Tahun Pelajaran 2025/2026. Jalanan kota kini lebih senyap dari knalpot brong. Seragam putih-abu-abu tidak lagi dikorbankan menjadi kanvas corat-coret piloks yang berakhir di tempat sampah. Perayaan kelulusan bergeser menjadi lebih sunyi, tampak dewasa, atau mungkin—jangan-jangan—para siswa hanya sedang terlalu lelah untuk sekadar bersorak.Inikah wajah baru pendidikan kita? Sebuah ketenangan yang lahir setelah ditiadakannya "dewa penentu nasib" bernama Ujian Nasional (UN).Selama puluhan tahun, UN sukses menjadi festival kecemasan massal. Guru tegang, murid depresi, dan orang tua sibuk mencari bocoran kunci jawaban demi target kelulusan seratus persen. Kejujuran dikorbankan di atas altar statistik angka.

 

Lalu, era Merdeka Belajar datang menghapus UN, menggantinya dengan Asesmen Nasional (ANBK), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Secara konseptual, kebijakan ini terdengar sangat heroik. Katanya, sekolah bukan lagi pabrik nilai, melainkan ruang tumbuh literasi. Namun di lapangan, ANBK kerap hanya menjadi ritual pengisian data komputer tahunan. Banyak sekolah gagap membaca hasilnya. Alih-alih memperbaiki mutu pembelajaran, rapor pendidikan sekadar menjadi pajangan administrasi untuk menyenangkan dinas terkait.

 

Belum selesai sekolah beradaptasi dengan ANBK, nakhoda kementerian berganti. Kini, di era Menteri Abdul Mu'ti, kita disuguhi menu baru: Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Tes Kemampuan Akademik Daerah (TKAD).Kebijakan ini diklaim sebagai jembatan emas untuk mengukur capaian akademik tanpa membuat siswa stres. Namun bagi mereka yang waras, ini terlihat seperti gejala akut birokrasi kita: hobi gonta-ganti eksperimen.

 

Kita adalah bangsa yang memiliki bakat luar biasa dalam mendaur ulang program lama dengan kemasan baru. Nama boleh berganti, logo boleh diperbarui, dan aplikasi wajib diunduh hingga memori ponsel penuh.

 

Tetapi jika ruang kelas tetap menjadi panggung ceramah satu arah yang membosankan, budaya baca sedalam kuburan, dan kemampuan berpikir kritis dihukum sebagai pembangkangan, maka "transformasi pendidikan" ini tak lebih dari sekadar tumpukan kertas surat edaran.

 

Sialnya, kerumitan di dalam kelas kini berkelindan dengan proyek ambisius di luar kelas: Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Secara moral, menolak program ini tentu tabu. Siapa yang tega melihat anak-anak belajar dengan perut keroncongan? Anak yang kenyang jelas lebih siap berpikir daripada anak yang menahan lapar sejak pagi. Namun, ketika utopia politik ini menabrak kenyataan lapangan, coreng-morengnya langsung terlihat.

 

Di berbagai daerah, cerita tentang distribusi yang karut-marut, kualitas makanan yang ala kadar, dapur umum yang belum siap, hingga aroma tak sedap korupsi anggaran skala lokal mulai bermunculan.

Proyek yang diklaim sebagai investasi emas masa depan ini sering kali kedodoran urusan teknis dasar.MBG seolah-olah menjadi kompensasi instan, sementara akar masalah pendidikan yang sesungguhnya dibiarkan telanjang. Kita sibuk mengurusi isi piring, tetapi abai pada isi kepala.

 

Pendidikan telanjur dipaksa kawin silang dengan politik perut, melahirkan ironi baru di tengah masyarakat yang sedang megap-megap bertahan hidup.Lihat saja kalender di dinding. Tahun ajaran baru 2026/2027 sudah mengintip. Brosur sekolah swasta mulai disebar dengan deretan angka investasi yang bikin merinding. Grup WhatsApp paguyuban orang tua mulai bising memetakan pengeluaran.

Baju seragam baru harus ditebus. Tas, sepatu, buku paket, hingga iuran "sukarela" yang dipatok secara sepihak mulai menagih haknya. Belum lagi urusan uang transportasi, pulsa, dan kuota internet yang sudah setara dengan kebutuhan pokok.

Di titik ini, dompet para orang tua tidak lagi menghela napas panjang, melainkan sedang sekarat.

 

Pendidikan kita katanya gratis, tetapi "aksesori" di sekelilingnya tetap berbayar mahal.Sialnya, siklus tahunan ini selalu datang berbarengan dengan meroketnya harga bahan pokok. Beras mahal, minyak goreng bergejolak, tarif transportasi menyesuaikan ego pasar, dan Pertamax kembali naik kelas dalam hal harga. Ironi ini semakin menganga saat layar gawai menampilkan parade berita korupsi yang angkanya di luar nalar sehat.

 

Sementara seorang bapak harus memutar otak mencari utangan demi membelikan anaknya sepasang sepatu sekolah seharga seratus ribu, di tempat lain pejabat negara dengan santainya menggarong uang rakyat hingga triliunan rupiah. Ini bukan lagi perbandingan yang timpang, ini adalah lelucon satir terbaik yang ditulis langsung oleh kenyataan hidup di republik ini.

 

Di tengah karut-marut antara ambisi menteri, proyek makanan, dan jeritan dompet orang tua, ada satu aktor yang selalu dijadikan tumbal moral: para guru.

 

Setiap tanggal dua Mei, mereka dihujani pujian lewat pidato-pidato berapi-api. Mereka dijuluki pahlawan, garda terdepan, dan penentu masa depan bangsa. Jika karakter anak zaman sekarang rusak, guru disalahkan. Jika skor PISA anjlok, guru dituntut berbenah. Jika ada aplikasi baru dari kementerian, guru dipaksa melek teknologi dalam semalam.Tetapi begitu bicara tentang kesejahteraan, suara pemerintah mendadak lirih dan penuh prasyarat.

 

Sertifikasi dipersulit, administrasi berlapis-lapis, dan bagi sebagian besar guru honorer di daerah, gaji layak masih menjadi fiksi yang tak kunjung nyata. Kita bermimpi memiliki sistem pendidikan sekelas Finlandia atau Jepang, tetapi memperlakukan gurunya dengan upah yang membuat mereka harus menyambi menjadi pengemudi ojek online atau terjebak pinjaman online demi menyambung hidup. Sungguh sebuah standar ganda yang menjijikkan.

 

Oleh karena itu, saat angka kelulusan tahun ini diumumkan hampir mencapai seratus persen, berhentilah bertepuk tangan terlalu meriah. Mari kita tanyakan dengan jujur: Apakah anak-anak kita benar-benar makin cerdas, atau hanya makin mahir mengisi lembar jawaban format baru? Apakah guru-guru kita sudah merdeka secara finansial, atau masih terpasung utang? Apakah beban orang tua makin ringan, atau justru makin babak belur?

 

Jika yang berubah setiap tahun hanya akronim kebijakan, warna sampul modul, dan versi aplikasi simdik, maka sesungguhnya kita tidak sedang bergerak maju. Kita hanya sedang berjalan di tempat di atas mesin treadmill birokrasi.

 

Akhir tahun pelajaran bukan sekadar ritual penutupan buku administrasi sekolah. Ini adalah momen interogasi diri bagi sebuah bangsa. Masa depan Indonesia dua puluh tahun lagi sedang duduk di bangku-bangku kelas hari ini sebagian mengantre jatah makan gratis, sebagian membawa buku baru hasil keringat darah orang tuanya, dan sebagian lagi menatap papan tulis di depan guru yang mengajar dengan sisa-sisa keikhlasan karena gajinya tak cukup untuk membayar kontrakan.

Mereka semua berhak mendapatkan sistem pendidikan yang jauh lebih jujur dan waras daripada komedi birokrasi yang kita pertontonkan hari ini.

 

Ajibarang, Juni 2026

Tentang Penulis:

Trisnatun Abuyafi Ranaatmaja adalah seorang guru  IPA SMP di Banyumas, dan menulis esai reflektif mengaitkan sains, budaya, dan spiritualitas dalam narasi pendidikan humanistik. Ia percaya bahwa belajar bukan hanya tentang logika, tetapi juga tentang energi yang menghubungkan hati manusia