MENGUJI KUALITAS PENDENGARAN BANGSA

 


Catatan dari Gigir Bukit Sinawing

Oleh: Riswo Mulyadi


Dari Gigir Bukit Sinawing, Jakarta selalu tampak seperti sebuah anomali geografi sekaligus politik. Di atas bukit ini, para petani merawat keyakinan purba yang berbasis pada kejujuran alam: bahwa padi tidak akan tumbuh lebih cepat hanya karena diteriaki, air tetap mengalir ke bawah meski otoritas memerintahkannya mengalir ke atas, dan rumput tidak pernah menjadi hijau berkat retorika pidato. Alam memelihara satu sifat yang belakangan kian langka dalam lanskap sosiopolitik kita: ia tidak pernah memalsukan keadaan.


Maka, menyaksikan eskalasi demonstrasi di ibu kota baru-baru ini, impresi pertama yang muncul bukanlah kalkulasi numerik mengenai jumlah massa atau barisan aparat keamanan. Yang segera mengemuka adalah potret sebuah bangsa yang kian piawai mengelola akibat, namun teramat lambat membaca sebab. Ketika ribuan mahasiswa mengepung jalan dan ribuan aparat memasang barikade besi, kita menyaksikan sebuah drama teatrikal mengenai kegagalan komunikasi politik yang kronis.


Ada paradoks yang menggelitik di sini. Saat harga-harga kebutuhan pokok melambung, rakyat diminta tenang. Saat daya beli melemah, rakyat diimbau untuk sabar. Dan ketika lapangan kerja kian menyempit, rakyat dipasok narasi untuk tetap optimistis. Namun, ketika rakyat membawa sisa-sisa kesabaran yang mulai retak itu ke ruang publik, respons negara mendadak menjadi sangat taktis dan represif. Manajemen konflik kita tampaknya lebih terampil mengatur arus demonstrasi ketimbang mengelola arus kegelisahan; lebih cekatan memasang pagar besi daripada membangun jembatan kepercayaan.


Sejarah mengajarkan satu postulat sederhana: tidak ada ekspresi massa yang lahir dari ruang hampa udara. Ia adalah produk akumulasi kekecewaan struktural. Seperti bendungan yang retak secara gradual, atau seperti perut yang dipaksa mengencangkan ikat pinggang lubang demi lubang, ia akan menemukan titik jenuhnya untuk meluap. Sayangnya, ketika luapan itu terjadi, elite kita kerap lebih sibuk menyalahkan air yang mengalir ketimbang membenahi tanggul kebijakan yang rapuh.


Di sinilah letak paradoks demokrasi kita hari ini. Di satu sisi, semua aktor politik mendaku sebagai pendengar aspirasi rakyat yang paling setia. Namun di sisi lain, rakyat tetap merasa harus berteriak di jalanan agar eksistensi mereka diakui. Suara dari bawah seolah harus menempuh labirin birokrasi yang panjang dan berliku sebelum mampu mengintervensi ruang pengambilan keputusan. Narasi tentang angka pertumbuhan ekonomi makro selalu didengungkan secara masif, sementara diskursus mengenai mahalnya harga beras di tingkat mikro kerap disederhanakan.


Secara intelektual, negeri ini sesungguhnya tidak pernah mengalami defisit pemikir. Kita memiliki pasokan yang melimpah untuk ahli ekonomi, sosiolog, pakar komunikasi, hingga perancang strategi. Yang kini mengalami kelangkaan akut justru adalah "ahli mendengar". Sebab, mendengar bukanlah sekadar aktivitas sensorik, melainkan sebuah laku epistemik yang menuntut kerendahan hati. Dan dalam sejarah kekuasaan di mana pun, kerendahan hati jarang sekali tumbuh secepat pertumbuhan syahwat politik.


Jika kita menelisik lebih dalam ke balik kawat berduri kemarin, sebuah ironi sosiologis segera menampar kita. Mahasiswa yang berteriak memprotes kebijakan dan aparat yang berjaga mengamankan objek vital sesungguhnya merepresentasikan entitas sosial yang sama. Pasca-demonstrasi, mahasiswa itu kembali ke kamar kosnya untuk menghitung sisa uang bulanan yang kian menipis, sementara sang aparat kembali ke rumah tangganya demi menghadapi nota belanja dapur yang terus membengkak. Mereka mengonsumsi beras dari pasar yang sama, menghadapi inflasi yang sama, dan mencemaskan masa depan yang sama-sama mahal. Namun, arsitektur sistem menempatkan mereka di dua sisi pagar yang saling berhadapan. Dan stabilitas semu inilah yang kerap kita agungkan.


Sikap ambigu negara terhadap ekspresi publik ini memicu pertanyaan mendasar: dalam artikulasi seperti apa suara rakyat dianggap ideal? Ketika mengeluh dituduh kurang bersyukur, ketika diam diasumsikan baik-baik saja, ketika berwacana dicap emosional, dan ketika turun ke jalan didakwa mengganggu ketertiban.


Kita perlu mengingatkan kembali bahwa derajat kualitas demokrasi suatu negara tidak diukur dari seberapa sering para pemimpinnya memuji rakyat dalam pidato seremonial. Demokrasi diuji dari seberapa lapang dada dan dewasanya negara dalam mengunyah kritik. Negara yang kuat dan percaya diri tidak akan panik menghadapi demonstrasi, juga tidak akan sibuk mencari motif di balik siapa yang berbicara. Ia akan memusatkan seluruh energinya untuk memahami mengapa suara-suara tersebut harus muncul ke permukaan.


Kembali ke Gigir Bukit Sinawing, pelajaran kepemimpinan terbaik justru diberikan oleh filosofi padi: semakin berisi, ia akan semakin merunduk. Postulat alam ini berlaku mutlak bagi pemegang kekuasaan. Semakin besar kewenangan dan legitimasi yang digenggam, semakin besar pula kebutuhan moral untuk merunduk dan mendengar.


Rakyat pada dasarnya tidak pernah menuntut sebuah utopia kesempurnaan. Mereka hanya membutuhkan keyakinan rasional bahwa kesulitan hidup mereka tidak dianggap sebagai ilusi oleh para elite, bahwa kecemasan mereka tidak dikategorikan sebagai gangguan keamanan, dan bahwa suara mereka tidak harus dikonversi menjadi teriakan massa agar bisa diperhatikan.


Jika setiap pergantian musim politik jalanan tetap menjadi ruang sirkulasi utama bagi percakapan antara rakyat dan negara, maka yang keliru bukanlah volume pengeras suara para demonstran. Yang patut dievaluasi adalah kualitas pendengaran kita sebagai sebuah bangsa. Jalanan yang ramai kemarin bukanlah ancaman bagi eksistensi negara. Justru sebaliknya, ia adalah indikator bahwa rakyat masih memiliki harapan besar terhadap perbaikan.


Sebab, hal yang paling menakutkan dalam sebuah republik bukanlah ketika jalanan riuh oleh kritik, melainkan ketika jalanan mendadak sunyi karena rakyat telah benar-benar berhenti berharap bahwa suara mereka masih mampu mengubah keadaan.


Cilangkap, 13 Juni 2026



Tentang Penulis:

Riswo Mulyadi, seorang guru MI Ma’arif NU 1 Cilangkap yang hobi membaca, menulis, dan mengamati keadaan. Sehari-hari disibukkan dengan rutinitas mengajar, mendidik, dan tentu saja suka ngopi dan puisi. Tinggal di Karang Anjog, Cihonje Gumelar, Indonesia.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama