Dalam regulasi tersebut, guru kini diposisikan sebagai jabatan karier ASN berbasis keahlian dengan jenjang profesional yang lebih modern, mulai dari Guru Ahli Pertama hingga Guru Ahli Utama. Kenaikan jenjang juga tidak lagi cukup mengandalkan masa kerja, melainkan harus melalui uji kompetensi, peningkatan kualifikasi akademik, serta pengembangan profesional berkelanjutan.
Di atas kertas, arah kebijakan ini terlihat sangat ideal. Pendidikan Indonesia memang membutuhkan guru yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Namun di balik semangat profesionalisme itu, ada realitas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini: kekurangan guru dan rendahnya kesejahteraan guru honorer.
Indonesia hingga kini masih menghadapi kebutuhan guru yang cukup signifikan, terutama pada jenjang PAUD, SD, dan SMP di berbagai daerah. Banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran. Ironisnya, di saat tuntutan profesionalisme semakin tinggi, sebagian guru honorer masih hidup dengan penghasilan yang jauh dari layak.
Berbagai laporan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru honorer masih memprihatinkan. Sejumlah guru honorer SD di Indonesia bahkan hanya menerima gaji antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tergantung kemampuan keuangan sekolah maupun pemerintah daerah.
Kondisi guru PAUD lebih memprihatinkan lagi. Dalam berbagai laporan sosial dan diskusi publik, masih ditemukan guru PAUD yang menerima honor sekitar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Nilai tersebut tentu sangat jauh dari standar kebutuhan hidup layak, apalagi jika dibandingkan dengan tuntutan administrasi, beban kerja, serta tanggung jawab moral seorang pendidik.
Pada jenjang SMP, penelitian mengenai pengaruh gaji terhadap kinerja guru honorer menunjukkan bahwa kesejahteraan memiliki hubungan langsung terhadap motivasi dan kualitas kerja guru. Penelitian di SMP Negeri 2 Solokanjeruk Kabupaten Bandung menemukan bahwa kompensasi menjadi faktor penting dalam menjaga performa guru honorer dalam menjalankan tugas pendidikan.
Fenomena rendahnya kesejahteraan guru honorer juga ramai diperbincangkan masyarakat di berbagai forum publik dan media sosial. Banyak guru honorer mengaku menerima honor di bawah upah minimum, bahkan harus mengajar di beberapa sekolah sekaligus demi mencukupi kebutuhan hidup.
Di sisi lain, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 justru menaikkan standar profesionalisme guru. Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4, mengikuti uji kompetensi, aktif dalam organisasi profesi, hingga terus mengembangkan diri melalui pendidikan lanjutan.
Secara konsep, kebijakan ini memang sangat baik. Dunia pendidikan membutuhkan guru berkualitas agar mampu menjawab tantangan abad ke-21 dan era digital. Namun, peningkatan standar kompetensi seharusnya juga diiringi peningkatan kesejahteraan yang lebih adil dan manusiawi.
Tidak dapat dipungkiri, sulit mengharapkan kualitas pendidikan meningkat signifikan apabila sebagian guru masih dibayangi persoalan ekonomi dasar. Guru yang harus memikirkan biaya hidup, cicilan, kebutuhan keluarga, bahkan biaya transportasi menuju sekolah tentu akan menghadapi tekanan psikologis yang tidak ringan.
Dalam perspektif kebijakan publik, profesionalisme dan kesejahteraan seharusnya berjalan beriringan. Negara tidak cukup hanya menuntut guru menjadi profesional, tetapi juga wajib memastikan profesi guru memiliki martabat ekonomi yang layak. Sebab guru bukan sekadar pekerja administratif, melainkan penjaga masa depan bangsa.
PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sesungguhnya dapat menjadi momentum penting untuk membangun sistem pendidikan yang lebih berkualitas. Namun keberhasilan regulasi ini tidak hanya diukur dari ketatnya uji kompetensi atau modernnya jenjang jabatan. Keberhasilannya juga harus terlihat dari meningkatnya kesejahteraan para guru, terutama guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah.
Pendidikan yang berkualitas tidak mungkin lahir dari sistem yang membiarkan guru bertahan hidup dalam keterbatasan. Jika negara ingin menghadirkan guru yang profesional, maka kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan Indonesia akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bangsa ini menghargai gurunya.
Daftar Pustaka
- Linda Noptalia & Karna Sopandi. “Pengaruh Gaji terhadap Kinerja Guru Honorer di SMP Negeri 2 Solokanjeruk Kabupaten Bandung.” Jurnal Mitra Manajemen.
- “Rata-Rata Gaji Guru Honorer di Indonesia.” Universitas Wira Buana.
- “Segini Gaji Guru Honorer, Ternyata Nasibnya Tak Seberuntung SPPG yang Jadi PPPK di Dapur MBG.” Medcom.id.
- “Transformasi Jabatan Fungsional Pendidikan: Panduan PermenPANRB No. 7 Tahun 2026.”
- “Santer Isu Guru Honorer Bakal Ditiadakan, Cek Lagi Isi SE Mendikdasmen Nomor 7/2026.” DetikEdu.
Posting Komentar